Korupsi Tidak Perlu Dilawan…

11 Oct 2012

“Korupsi tidak perlu dilawan…” begitulah kata-kata yang mengalir dari guru saya ketika saya dengan semangat menceritakan betapa hebatnya pemerintah Republik Rakyat Cina (RRC) dalam menghukum mati para koruptor. Saya tersentak dengan kata-kata beliau, lalu ia menjelaskan bahwa sudah ribuan tahun yang lalu kerajaan-kerajaan di Cina menghukum mati para koruptor dan keluarganya. Bukan hanya itu, seringkali karena ulah 1 koruptor, 1 kampung pun dihabisi oleh para prajurit suruhan kaisar. Korupsi memang menjadi musuh utama para raja waktu itu. Tahun 2011 lalu, Amnesty International merilis laporan bahwa RRC menghukum mati 1.718 koruptor. Cina yang sudah memulai peradaban sejak 3.000 tahun sebelum masehi memang seringkali dijadikan tolak ukur para pengamat anti-korupsi di Indonesia. Lantas apakah hukuman mati efektif memberangus korupsi?

Apakah Hukuman Mati Koruptor Bisa Menimbulkan Efek Jera?
Hukuman MatiPertanyaan inilah yang kemudian dijelaskan oleh guru saya. Kita perlu mengetahui bahwa penjahat atau koruptor memiliki pola pikir yang berbeda dari orang jujur. Pola pikir inilah yang perlu kita pelajari terlebih dahulu. Kebanyakan dari kita pasti mengira bahwa koruptor melakukan tindakan korupsi untuk memperkaya diri sendiri. Hal ini tidaklah salah, pada mulanya memang orang jujur yang perlahan-lahan menjadi kotor memang memiliki motif seperti ini. Namun tindakan korupsi yang terus dilakukan secara berulang dan konsisten tentu tidak bisa dikatakan memiliki motif yang sama. Motifnya perlahan-lahan jadi berubah, ibarat pembunuh berantai yang memiliki kelainan jiwa serta masa kecil yang berantakan, para koruptor kelas kakap juga tidak lagi melakukan korupsi untuk uang semata namun ada kepuasan tersendiri dalam melakukan perbuatan nista ini. Perbuatan korupsi dilakukan karena masa kecil yang tidak bahagia, disepelekan teman, dihukum orangtua atau mengalami kekerasan dari guru. Oleh karena itu, semakin keras hukuman yang diganjar untuk para koruptor maka justru akan semakin kuat dorongan niat sang koruptor melakukan korupsi berantai.

Korupsi adalah Masalah Kejiwaan
kejiwaanPerlu kita sadari bersama bahwa akar permasalahan korupsi adalah masalah kejiwaan. Hal inilah yang seringkali kita lupakan, kita seolah-olah menganggap para koruptor ini orang normal karena perilakunya tidak menunjukkan gejala kejiwaan. Namun dari artikel salah satu Guru Besar Psikiatri Universitas Indonesia yang pernah dipublikasikan di Kompas, akhirnya saya paham bahwa koruptor bukanlah manusia normal. Apa definisi manusia normal? Menurut pemaparan guru besar tersebut, manusia yang normal adalah manusia yang memiliki rasa empati terhadap sesamanya. Ketika seseorang tidak lagi memiliki rasa empati lagi, maka orang tersebut bisa dengan bengis melakukan tindakan-tindakan yang merugikan sesamanya tanpa rasa bersalah. Bukankah wajah cengegesan tak bersalah inilah yang setiap hari kita lihat di layar kaca para tersangka korupsi yang ditangkap KPK?


Korupsi Hanyalah Cermin Betapa Sakitnya Bangsa Indonesia
cerminBuruk rupa cermin dibelah. Begitulah pepatah lama yang sering kita dengar dari orangtua kita. Begitu pula permasalahan korupsi ini hanyalah cerminan dari betapa sakitnya bangsa kita. Jika kita mau jujur, bukankah sehari-hari orang Indonesia menilai orang lain hanya dari harga handphone atau mobilnya saja? Bukankah orang Indonesia kebanyakan lebih menghargai orang yang memiliki uang banyak ketimbang orang bijak yang tak berharta? Inilah yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Sejak jaman kolonial, masyakat kita sudah terbiasa untuk menjual informasi keberadaan serta kelemahan para pahlawan daerahnya kepada Belanda. Inilah yang menyebabkan Belanda bisa menjajah negeri ini hingga 350 tahun! Setiap kali Belanda hampir kalah, dengan mudahnya para pahlawan daerah ditangkap dan diasingkan karena informasi dari para pengkhianat. Hebatnya lagi para pengkhianat-penghkianat inilah yang menjadi pahlawan baru di daerahnya karena membagi-bagikan hartanya: harta yang didapatkan dari menjual kemerdekaan sesamanya. Jika ketiadaan empati ini sudah berakar ratusan tahun yang lalu, lantas tindakan apa yang bisa perbuat bersama? Mudah saja, mulai dari diri sendiri terlebih dahulu: membersihkan diri sendiri dan memperkuat iman. Jika kita sendiri sudah bersih barulah kita mulai perlahan-lahan bergerak ke atas.

“Kebersihan sebagian dari iman…”

Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tersebut sangat terkenal dan banyak dibuat dalam bentuk stiker, hiasan dinding, slogan dan lainnya. Dalam kitab Adh Dhuafa karya Imam Ibnu Hibban terdapat pula hadits dari Aisyah:

“Bersih-bersihlah karena Islam itu bersih!”

Pembersihan Korupsi Harus Dimulai dari BUMN Terbesar!

kelamPatut dicatat bahwa jika korupsi sudah menjalar sampai level Direktur Utama (Dirut), pasti moralitas pekerja di bawahnya merosot! Salah satunya adalah korupsi proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Tarahan dan outsourcing Customer Information System Rencana Induk Sistem Informasi (CIS-RISI) yang terjadi di BUMN terbesar kita. Korupsi di tubuh PLN Distribusi Jakarta Raya (Disjaya) Tangerang membuat Mantan Dirut PLN, Eddie Widiono, divonis 5 tahun penjara. Ketika dalam suatu perusahaan, korupsi sudah menjalar sampai ke pucuk pimpinan tertinggi maka sulit untuk membersihkan perusahaan tersebut dalam waktu singkat. Korupsi yang dilakukan oleh Mantan Dirut PLN sudah pasti memerosotkan moral dan etika para karyawan yang bekerja di level bawahnya. Hampir selalu, ketiadaan teladan pemimpin yang bersih dari korupsi akan membuat suatu perusahaan kehilangaan corporote culture mereka. Oleh karena itu, satu-satunya cara agar PLN bisa kembali menjadi perusahaan yang bersih adalah dengan melakukan corporate culture revolution, seperti yang sudah dilakukan Dirut PLN yang sekarang, Nur Pamudji. Corporate culture revolution ini tentunya tidak boleh berhenti hanya sebatas slogan baru, PLN Bersih, namun harus disertai keteladanan dan contoh pemimpin yang bersih dari para direksi PLN.

PLN Menggebrak dengan Tranparansi Pengadaan Barang

bersihJika dilihat dari segi aset, PLN merupakan BUMN terbesar di Indonesia. Aset PLN pada tahun 2011 sudah mencapai 423 triliun, jauh meninggalkan peringkat 2 aset terbesar, Bank Mandiri dengan aset 400 triliun. Bahkan Said Sidu, Sekretaris Kementrian BUMN, mengatakan aset PLN bisa lebih tinggi lagi karena sedang dilakukan revaluasi. Untuk perusahaan BUMN yang belum listed di Bursa Efek Indonesia, tampaknya memang PLN masih bersantai-santai dan tidak melakukan pencatatan nilai aset yang up-to-date. Sebagai BUMN terbesar di Indonesia, sayangnya PLN justru bukan BUMN pencetak laba terbesar. Tentu hubungan aset dengan laba yang antiklimaks ini merupakan ironi bagi PLN. Pertamina yang merupakan BUMN dengan aset yang hanya 3/4-nya PLN justru mencatat laba yang hampir 2 kali lipat dari PLN. Dengan terjalinnya kerjasama antara PLN dan Transparency International Indonesia (TII), maka PLN sebagai BUMN terbesar di Indonesia telah memberi teladan yang bersih dan tranparan bagi BUMN lain.

Bangkitnya Putra Petir

gatotkacaSebagai perusahaan monopoli yang tidak memiliki kompetitor, seharusnya PLN mampu mencetak laba yang sangat signifikan dibanding perusahaan yang memiliki banyak kompetitor. Pada tahun 2011 lalu PLN berhasil menyedot 93 tiriliun untuk mempertahankan PLN agar tetap hidup. Lantas apa kesalahan PLN? Jawabannya karena nilai aset PLN bukanlah nilai aset yang sebenarnya. Selama ini terjadi mark-up harga yang gila-gilaan dalam pengadaan barang di PLN. Bukan hanya itu saja, selama puluhan tahun, dalam pengadaa trafo, PLN selalu membeli barang dari makelar, bukan dari produsen langsung. Rantai pembelian yang panjang inilah yang mengakibatkan PLN tidak efisien dalam melakukan belanja barang. Akibatnya, barang yang dibeli PLN harganya jadi mahal karena melibatkan makelar proyek terlebih dahulu. Makelar inilah yang membagi-bagikan jatah ke manajemen PLN. Jika sudah begini, korupsi di tubuh PLN sudah sistemik dan mendarah daging! Pengadaan barang yang secara sistemik rawan korupsi inilah yang membuat PLN tidak efisien dalam berbisnis. Jika saja PLN tidak menerima satu sen pun subsidi dari negara selama ini maka pasti sudah lama PLN akan mati! PLN selama ini bisa bertahan hidup karena subsidi negara. Namun, dengan usia yang sudah semakin senja, apakah masih pantas PLN menerima subsidi? Dengan tidak adanya kompetitor, PLN justru menjadi terlalu manja pada negara dan tidak beranjak dewasa. PLN terus menyusu pada inangnya walaupun sudah berusia puluhan tahun. Berikut harapan-harapanku untuk PLN yang lebih baik:

1. Aset BUMN Harus Produktif!

plnBeberapa hari lalu, Menteri BUMN yang juga merupakan mantan Dirut PLN, menegur Dirut PLN karena banyak sekali aset PLN yang tidak produktif. Dirut PLN, Nur Pamudji, pun mengakui bahwa aset PLN yang tidak produktif berupa tanah dengan luas 500 hektar. Lahan tidur ini tersebar di seluruh Indonesia. Beruntung setelah teguran Dahlan Iskan, Dirut PLN akhirnya berinisiatif menyewakan lahan kosong itu ke BUMN atau perusahaan swasta yang lain. Alangkah baiknya jika aset-aset PLN yang tidak produktif ini bisa dipilah mana yang memang diperlukan atau tidak diperlukan lagi. Tentu yang masih diperlukan ke depannya bisa disewakan terlebih dahulu sedangkan yang tidak diperlukan lagi bisa dilelang atau dijual saja agar tidak membebani biaya operasional PLN.

2. BUMN Harus Mandiri

plnSubsidi listrik negara kita sudah berada pada tingkat yang sangat mengkhawatirkan. Pada tahun 2011, PLN menyedot anggaran nasional sampai 93 triliun. Angka ini sangatlah besar dan akibatnya anggaran negara tersandera untuk PLN. Padahal jika PLN tidak bergantung pada subsidi negara, maka anggaran negara ini bisa digunakan untuk percepatan pembanguan infrastruktur, mulai dari akses jalan dari Aceh hingga Lampung senilai 60 triliun atau membangun Jembatan Selat Sunda senilai 100 triliun. PLN harus tegas hanya memberikan listrik murah pada rumah-rumah sederhana yang memiliki daya di bawah 900 Watt. Sedangkan untuk yang di atas 900 Watt tentunya PLN harus menaikkan lagi tarif dasar listriknya karena memberikan subsidi bagi rumah dan gedung mewah sangatlah tidak tepat.

3. PLN Harus Go Public

go publicPLN sebagai perusahaan yang sudah berdiri puluhan tahun tidak boleh terus-menerus berada di zona nyaman. PLN perlahan-lahan harus mempersiapkan diri untuk go public supaya lebih mudah diawasi kinerjanya oleh publik. Contohnya, TELKOM dulu merupakan salah satu BUMN terkorup di Indonesia, namun semenjak TELKOM go public, tingkat korupsinya langsung menurun drastis. Mendadak para direksi TELKOM takut untuk melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme karena diawasi oleh sekian banyak pasang mata. Mendadak aset TELKOM dilakukan audit dan revaluasi secara teratur. Mendadak direksi TELKOM tidak lagi mau menerima suap atau pun parcel di hari raya. Mendadak direksi TELKOM menjadi bersih pada saat pengadaan barang dan jasa. Hal-hal inilah yang seharusnya terjadi pada PLN juga. PLN yang ada saat ini kinerjanya tidak jelas, tidak terbuka, tidak transparan, terus menyedot susbsidi negara bahkan nilai aset PLN pun tidak jelas karena tidak dilakukan revaluasi secara teratur. Hal ini semua terjadi karena PLN bukan perusahaan go public, jadi selama ini tidak ada tekanan dari publik jika PLN tidak mencetak laba yang signifikan, terus-menerus bergantung pada negara serta melakukan pembukuan aset yang tidak up-to-date.

4. PLN Harus Bangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)

suryaLetak Indonesia yang dilewati oleh garis khatulistiwa tentu sangat menguntungkan bagi kita untuk mengembangkan pembangkit listrik energi surya. Energi matahari yang tak ada habis-habisnya terus menyinari Indonesia sepanjang tahun. Indonesia dianugerahi dengan sumber daya alam yang sangat banyak. Negeri ini memiliki cadangan 70 miliar ton pasir kuarsa, bahan utama solar cell. Dengan dibentuknya joint-venture antara 3 BUMN (PLN, Jasa Marga dan Adhi Karya) kita mengharapkan PLTS 30 MegaWatt bisa segera terealisasi. Bahkan potensi listrik yang besar ini bisa kita ekspor ke negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Yang terjadi saat ini adalah justru sebaliknya. PLN justru membeli listrik dari Malaysia. Mengapa demikian? Ini karena PLN melihat membeli listrik dari Malaysia lebih murah harganya ketimbang memproduksi listrik sendiri. Tentu yang jadi pertanyaan besar bagi PLN adalah: mengapa biaya produksi PLN bisa jauh lebih tinggi dari perusahaan listrik Malaysia?

5. Program Mobil Listrik Nasional

listrikSetelah menyediakan listrik dari energi matahari, maka langkah selanjutnya adalah menyiapkan mobil listrik nasional. Dengan penggunaan mobil listrik nasional maka bangsa ini tidak lagi menghabiskan dana subsidi BBM. Mobil listrik ini juga diharapkan mampu membuat langit Indonesia jadi lebih bersih dan segar karena tidak mengeluarkan asap knalpot yang bau dan tebal. Mobil listrik nasional ini merupakan harapan kita bersama mengingat pembelian mobil di Indonesia sekarang sudah mencapai angka tertinggi jika dibandingkan negara-negara lain di Asia Tenggara. Mobil listrik inilah yang nantinya akan menjadi harapan bersama menuju Go Green & Go Electric.

Kebersihan PLN adalah Awal Kebersihan BUMN Lain

Sebagai salah satu rakyat Indonesia kita perlu berbangga bahwa setelah puluhan tahun berdiri akhirnya manajemen PT PLN (Persero) menegaskan komitmennya untuk menjalankan praktek penyelenggaraan korporasi yang bersih dan bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, sekaligus menegakkan Good Corporate Governance (GCG) dan anti korupsi dalam penyediaan tenaga listrik bagi masyarakat. PLN berkehendak kuat untuk membangun sistem yang baik dan bisa menangkal praktek korupsi. Jika sistem yang baik itu bisa dibangun dan berjalan dengan baik pula, maka akan bisa menangkal praktek-praktek korupsi.


TAGS


-

Author

Follow Me